 |
| Aksi mahasiswa berorasi di depan Balaikota Semarang, pada Senin (26/08/24): Doc. Redaksi |
SEMARANG, lpmedukasi.com - Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Semarang, bersama pelajar sekolah, melakukan aksi unjuk rasa terkait revisi RUU Pilkada di depan Balaikota Semarang. Aksi ini diikuti oleh perwakilan dari mahasiswa Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN Walisongo), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Semarang (USM), Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS), Universitas Muhammadiyah, dan beberapa pelajar sekolah, pada Senin (26/08/24).
Para peserta aksi memulai longmarch dari titik yang telah ditentukan menuju Gedung DPRD Semarang sekitar pukul 13.00 WIB. Sepanjang perjalanan, mereka meneriakkan orasi yang memuat berbagai tuntutan yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Aksi ini menjadi bentuk keprihatinan mereka terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar konstitusi dan merugikan rakyat.
Salah satu peserta orasi dari UNDIP menyampaikan kritik keras terhadap Presiden Joko Widodo yang dianggap telah banyak melangkahi konstitusi.
"Presiden telah banyak melangkahi konstitusi. Sudah terlalu banyak kita dibohongi atas janji-janji yang diberikan demi memegang harapan dan kepercayaan kita. Kita harus sadar bahwa kita sama-sama rakyat," ujarnya.
Di sisi lain, Rafi, perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM-F) UNISSULA, menyoroti isu politisasi hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu oleh pemerintah.
"Jangan sampai pemerintah hanya berpolitisasi hukum untuk melaksanakan tujuan-tujuannya, tapi juga harus sesuai dengan kebermanfaatan yang harapannya nanti bisa dirasakan oleh masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, Rafi menjelaskan tujuan utama dari aksi yang digelar hari itu.
"Tujuan kami, sebagai mahasiswa yang menjadi penyalur aspirasi masyarakat, adalah memberikan peringatan kepada pemerintah terkait pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan," tutupnya.
Aksi ini berjalan damai, meskipun sejumlah aparat kepolisian dikerahkan untuk menjaga keamanan di lokasi. Para peserta berharap aksi mereka dapat menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih memerhatikan suara rakyat dan menghentikan segala bentuk pelanggaran konstitusi yang terjadi.
Reporter: Adi dan Rintan (Kru Magang 23)
Editor: Agustin