 |
| Demonstrasi Evaluasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Gedung Gubernur Jawa Tengah, pada selasa (18/02/2025) Doc. Lpm Edukasi |
SEMARANG, lpmedukasi.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Semarang Raya menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Semarang Menggugat Negara Sekarat, Prabowo-Gibran Mencekik Rakyat” di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, pada Selasa (18/2/25).
Aksi ini menuntut evaluasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai serampangan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam aksi tersebut, massa aksi mengajukan enam tuntutan utama yang dianggap sebagai masalah krusial dalam pemerintahan saat ini:
1. Penolakan terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai merugikan rakyat.
2. Evaluasi terhadap kinerja kabinet Prabowo-Gibran.
3. Penetapan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan negara.
4. Evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak efektif.
5. Pengusutan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Nomor 34 Tahun 2004.
6. Desakan untuk kebijakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan yang berpihak pada rakyat kecil.
Eko Mulyo, Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Pengembangan (Kabid PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Semarang, menegaskan bahwa pemerintah telah membuat kebijakan yang merugikan masyarakat.
“Kebijakan ini jelas merugikan masyarakat, terutama karena isu pendidikan dan kesehatan yang disepelekan,” ujarnya.
Sementara itu, Valdi, anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro, menyatakan bahwa aksi ini merupakan respons atas kebijakan pemerintah yang mengabaikan kesejahreraan masyarakat.
“Aksi ini adalah akumulasi kekecewaan rakyat. Kami berharap tuntutan ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk lebih memprioritaskan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Penulis: Rima Nihayatul Aida
Editor: Faizul Ma`ali